Sejarah Kepemimpinan Presiden Ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono

Sebelum Penulis Membahas Tentang Sejarah Kepemimpinan Presiden Indonesia Yang Ke 6, Mari Kita Lihat Sejenak Profil Singkat Presiden Dan Wakil Preseden Di Era Masa Kepemimpinan Presiden Ke 6 Republik Indonesia Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I Dan Jilid II.

Ini Dia Profilnya

Presiden

Nama : Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Agama : Islam
Jabatan : Presiden Republik Indonesia ke-6
Istri : Kristiani Herawati, putri ketiga (Alm) Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo
Anak : Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono
Ayah : Letnan Satu (Peltu) R. Soekotji
Ibu : Sitti Habibah

Pendidikan :

• Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
• American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
• Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
• Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
• On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
• Jungle Warfare School, Panama, 1983
• Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984
• Kursus Komando Batalyon, 1985
• Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
• Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas, AS
• Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS

Karier :

• Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
• Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
• Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
• Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
• Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
• Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
• Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
• Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
• Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
• Dosen Seskoad (1989-1992)
• Korspri Pangab (1993)
• Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
• Asops Kodam Jaya (1994-1995)
• Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
• Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
• Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
• Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
• Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
• Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
• Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
• Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid)
• Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnopotri) mengundurkan diri 11 Maret 2004

Alamat : Jl. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah No. 2 Desa Nagrag Kec. Gunung Putri Bogor 16967

Wakil Presiden

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

 

Nama : Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I)
Lahir : Watampone, Kab.Bone, 15 Mei 1942
Agama : Islam
Jabatan : Wakil Presiden ke 10 (2004-2009)
Istri : Mufidah Mi’ad/Mufidah Jusuf Kalla
Anak : Muchlisah Jusuf, Muswirah Jusuf, Imelda Jusuf, Solichin Jusuf, Chaerani Jusuf

Pendidikan

•    Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, Makasar 1967
•    SMA Negeri 3 Makasar 1960
•   SMP Islam Makasar 1957
•   SD 2 Watampone 1953.

Karier

• Pengusaha 
•  Menteri Perindustrian dan Perdagangan 1999-2000
• Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2001-2004
• Wakil Presiden 2004-2009.

Prof. Dr. H. Boediono,M.Ec. (kabinet Indonesia bersatu jilid II)

Nama : Prof. Dr. H. Boediono,M.Ec (Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II)
Lahir : Blitar 23 Februari 1943
Agama : Islam
Jabatan : Wakil Presiden ke 11 (2009-2014)
Istri : Hj. Herawati
Anak : Ratriana Ekarini, Dios Kurniawan.

Pendidikan

•   Bachelor of Economics (Hons.) dari Universitas Western Australia (1967)
•  Master of Economics dari Universitas Monash (1972)
•  (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania (1979)

Karier

• Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Kabinet Reformasi Pembangunan) 1998
• Menteri Keuangan (Kabinet Gotong Royong) 2001
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2005)
• Gubernur Bank Indonesia (2008)
• Wakil Presiden Indonesia (2009-2014).

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono 

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I  (Era SBY- JK) = (2004-2009)

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.

Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.

Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.  Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY–BOEDIONO) = (2009-2014)

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1. BI rate
2. Nilai tukar
3. Operasi moneter
4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China).

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.

Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.

Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. “Tujuan kami adalah untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis karena IMF pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan,” tutur SBY dalam sebuah acara.

Semoga dengan posting yang penulis berikan menjadikan manfaan utuk seluruh warga Negara Indonesia dan penulis pribadi, dan semoga dengan presiden dan wakil presiden yang akan datang dapat memejukan dan mensejahterakan Indonesia yang akan datang.